Proyek Drainase Rp88 Miliar Purwodadi Diprotes, Dinilai Minim Sosialisasi dan Ancam Fasilitas Publik

Foto bersama Forum Persaudaraan Lintas Iman

GROBOGAN, Biliksantri.com - Forum Persaudaraan Lintas Iman menggelar pertemuan kritis menyikapi pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase dan trotoar Kota Purwodadi senilai Rp88 miliar. Bertempat di Pastori Kartini Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada Kamis (29/10/2026) pukul 14.00 WIB, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil berkumpul menyuarakan kekecewaan atas minimnya komunikasi publik, dampak lingkungan, hingga buruknya perencanaan tata kota oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Perwakilan warga kawasan Jalan Tendean, Ki Atma, menegaskan bahwa sejak awal pelaksanaan proyek, tidak ada sosialisasi yang memadai maupun sikap kooperatif dari pihak kontraktor dan pemerintah daerah. Koridor Jalan Tendean yang padat dengan fasilitas vital mulai dari RS Panti Rahayu Yakkum, kompleks sekolah (SD, SMP, SMA Kristen), Kantor Bawaslu, Kantor KONI, hingga Kantor PMI terdampak langsung tanpa adanya mitigasi risiko yang matang.

"Warga terpaksa menghirup debu setiap hari, kesulitan air bersih, dan menghadapi suhu lingkungan yang kian menyengat. Saat hujan datang, jalan berdebu berubah menjadi lumpur licin hingga memicu banyak pemotor terjatuh," ujar Ki Atma. Ia menegaskan, warga tidak bermaksud menggelar demonstrasi, melainkan menuntut agar aspirasi dan masukan masyarakat didengarkan. "Jangan biarkan pemerintah memonopoli paradigma pembangunan hingga masyarakat yang selalu dijadikan korban."

Dampak buruk ketidakjelasan perencanaan ini dirasakan langsung oleh sektor pelayanan kesehatan. Yoyok, yang mewakili RS Panti Rahayu Yakkum, mengungkapkan bahwa pihak yayasan terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk memperkuat struktur trotoar secara mandiri. Langkah ini diambil agar truk pengangkut pasokan logistik medis dan tabung oksigen tetap dapat melintas menuju rumah sakit.

"Karena tidak ada komunikasi awal saat perencanaan, timbul masalah serius terkait spesifikasi kekuatan beton trotoar yang tidak memperhitungkan akses kendaraan berat fasilitas kesehatan," jelas Yoyok.

Dari perspektif ekologis dan sosial, Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI) Purwodadi, Bunda Rita, menyangsikan efektivitas pembangunan drainase dalam mengatasi banjir kota. Menurutnya, akar masalah banjir Purwodadi berada di kawasan hulu yang mengalami penggundulan hutan, sehingga membawa endapan sedimentasi tinggi saat hujan.

"Pembangunan drainase di pusat kota tanpa membenahi hulu dikhawatirkan justru akan mempercepat aliran air masuk dan merendam Kota Purwodadi," ungkap Bunda Rita.

Bunda Rita juga menyoroti cuaca ekstrem berupa peningkatan suhu udara yang mencapai 40 derajat Celsius akibat penebangan massal pohon-pohon peneduh di sepanjang jalan. Dampak fisik proyek ini turut memukul perekonomian warga kecil secara langsung:

1. Penutupan Usaha Kecil: Banyak pelaku UMKM di sepanjang jalur proyek terpaksa tutup karena akses jalan tertutup debu dan galian material.
2. Krisis Finansial Warga: Pelaku usaha kehilangan pendapatan harian hingga kesulitan membayar cicilan angsuran.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Sejumlah pekerja UMKM terpaksa dirumahkan akibat operasional usaha yang terhenti total.

Melengkapi pernyataan dari Persaudaraan Lintas Iman, Wahyu Dwi Pranata dari organisasi Supaya Grobogan Maju menyimpulkan bahwa rentetan persoalan ini menjadi bukti nyata belum tersedianya perencanaan tata kota yang memadai di Kabupaten Grobogan.

"Kesemrawutan terlihat di mana-mana mulai dari lalu lintas kendaraan berat, tumpukan material yang memblokir jalan, hingga alat berat yang beroperasi tanpa standar keselamatan publik yang jelas. Ini mencerminkan koordinasi antar-dinas yang buruk dan ketidakmampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek bernilai fantastis," tegas Wahyu.

Ia menambahkan bahwa dengan total anggaran mencapai Rp88 miliar, Pemkab Grobogan seharusnya menerapkan standar manajemen proyek yang akuntabel, transparan, dan inklusif dengan melibatkan partisipasi publik sejak tahap perancangan (feed-forward design).

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Forum Persaudaraan Lintas Iman:

1. Hentikan Monopoli Pembangunan: Mengimbau Pemkab Grobogan untuk membuka ruang dialog dua arah secara transparan bersama warga terdampak, pengelola fasilitas umum, dan pelaku usaha.
2. Evaluasi dan Penyesuaian Spesifikasi Teknis: Segera melakukan penyesuaian teknis pada area fasilitas vital (seperti akses ambulans dan truk oksigen rumah sakit) agar tidak mengganggu pelayanan publik.
3. Mitigasi Dampak Lingkungan dan Ekonomi: Melakukan penyiraman debu berkala, perbaikan jalur licin pasca-hujan, serta menyiapkan skema kompensasi atau solusi konkret bagi pelaku UMKM yang dirumahkan.
4. Rehabilitasi Ekologis: Melakukan penghijauan kembali kawasan perkotaan untuk menekan kenaikan suhu ekstrem dan membenahi tata kelola lingkungan dari kawasan hulu.