Halaqah Hari Kedua: KUPI Ambil Peran Ubah Paradigma dan Keadilan Perempuan

Alisa Wahid memaparkan materi tentang peluang perempuan (Foto: Salim)

Jepara, Biliksantri.com - Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke II berlangsung sejak 24 November hingga 26 November 2022 di Ponpes Hasyim Asy'ari, Bangsri. Acara tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas daerah hingga mancanegara.

Pada acara halaqah ini bertema "Gerakan Ulama Perempuan Indonesia; Paradigma; Tantangan dan Peluang". 

Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag RI, Prof. Kamaruddin Amin mengungkapkan bahwa hadirnya Islam telah menyingkirkan praktik diskriminasi kepada perempuan.

"Islam dan Perempuan tidak dapat dipisahkan, artinya perempuan tidak dapat didiskriminasi sebab semua sama disentralkan," ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, di Indonesia perempuan mendapatkan ruang yang sama dibuktikan banyaknya 33.000 penyuluh.

"Kita punya 33.000 ribu penyuluh dan 10.000 setengahnya ialah penyuluh perempuan," ujarnya.

Meskipun begitu, Kamarudin juga memaparkan dari 2 juta pasang pernikahan setiap tahunnya terdapat 500 ribu kasus perceraian yang digugat oleh perempuan.

"Artinya setiap tahunya kami mengalihkan status perempuan sebagai (memproduksi) janda sekaligus kepala keluarga dan  ribuan anak yatim setiap tahunnya," tambahnya.

Sementara itu, dalam membicarakan peran perempuan, Alissa Wahid sebagai duta Sustainable Development Goals (SDGs) menjelaskan hasil pure riset setiap tahuan terkait pentingnya beragama selalu dimenangkan oleh Indonesia dengan angka 90%. Akan tetapi munculnya eksklusivme dan ekstrimesme dalam bergama sekarang bisa mentrasnformasi ke orang awam. 

"Karena cara membangun narasi ini sering kali lepas dari upaya sistematis manusia mengelola informasi makanya, gerakan tidak hanya urusan muatan akan tetapi how," katanya.

Untuk memulai pergerakan tersebut, Alisa menuturkan ada empat level respon perubahan, yakni reacting, redesigning, rethingking, dan regeneration. 

"KUPI sangat kuat di rethingking dimana menawarkan kebijakan baru  untuk mengubah paradigma yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera serta serta terbebas dari segala bentuk kezhaliman sosial," tuturnya.

Sehingga untuk mendukung hal itu, Alissa berpendapat KUPI perlu menindak perubahan yang berkelanjutan didukung beberapa hal yakni dorongan, visi yan jelas, kapasitas perubahan, langkah pertama yang diterapkan.

"Untuk membawa visi ke masyarakat besar investasi para aktor harus difasilitasi sedangkan strategi itu nanti akan dibawakan kita melalui kelas-kelas dalam kita bekerja," jelas Alissa. 

(Alfia/Lim)