Tuai Pro-Kontra, Program Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Resmi Dilaksanakan di Purwakarta

 

(Ilustrasi: Lim)

Purwakarta, biliksantri.com - Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tentang pelajar 'nakal' dikirim ke barak militer resmi dimulai tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Purwakarta menjadi kabupaten pertama yang mulai menerapkan pembinaan karakter semi militer untuk pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Jalan Raya Sadang-Subang, Purwakarta. Sebanyak 39 siswa 'nakal' mengikuti jalannya program tersebut. Mereka akan menjalani pendidikan selama kurang lebih enam sampai 12 bulan.

Dedi mengungkapkan program ini sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota setempat. Termasuk sudah disetujui orang tua pelajar melalui surat pernyataan bermaterai. 

"Banyak guru yang tak sanggup menghadapi kenakalan murid dan orang tua yang kesulitan mendidik anaknya," ungkap Dedi beberapa waktu lalu. 

Banyak kriteria yang berhak mengikuti latihan penggemblengan mental ini. Diantaranya siswa yang suka tawuran, bolos, pemakai narkoba, bahkan yang sudah menjerumus ke kriminal.

Sejumlah pihak menilai program pendidikan karakter ini perlu dikaji ulang. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pelanggaran hak anak. 

"Kebijakan itu harus dievaluasi mengingat edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan militer," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (02/05/2025). 

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana mengkritik kebijakan Dedi. Menurutnya tidak semua masalah diselesaikan dengan cara militeristik termasuk persoalan siswa. 

"Saya lebih mendukung penanganan secara psikologis," katanya. 

Latar belakang sosial yang berbeda menjadi alasan Bonnie tidak sependapat dengan program KDM.

KDM pernah menyebut bahwa yang mendukung program pembinaan karakter semi militer adalah warga Jawa Barat. Bahkan banyak dari warga provinsi lain yang setuju dengan kebijakan itu. Sedangkan yang menentang menurutnya adalah para 'elite'.

Hal demikian dapat dilihat dari berbagai macam komentar di media sosial. Seperti akun @DSOfficial-03 "saya warga Banten mendukung penuh kebijakan KDM, semoga Banten bisa mengikuti. Menyala Bapak Aing".

Kemudian akun @bachrudinyusuf "saya sebagai guru setuju cara ini. Jika guru yang mendidik tegas, nanti dilaporin. Jika TNI yang didik, insyaallah akan selesai".

Lalu akun media sosial @suharjitosuharjito-I9I "ide yang cemerlang. Mantap Kang Dedi".

Terlepas dari pro-kontra tersebut, selayaknya kita sebagai warga Indonesia mendukung program pemerintah yang baik dan baru menilai hasilnya jika program tersebut telah selesai. 

(Lim)